MATERI
KULIAH PBAK
Gratifikasi
dan Dilema Etik dalam Program Promosi Kesehatan
Dr.
Safrudin, SKM, M.Kes.
A. Capaian Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran,
mahasiswa diharapkan mampu:
- Menjelaskan
pengertian gratifikasi dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk gratifikasi dalam
program promosi kesehatan.
- Menganalisis dilema etik yang dapat muncul dalam
pelaksanaan program promosi kesehatan.
- Membedakan pemberian yang bersifat wajar, konflik
kepentingan, dan gratifikasi yang berisiko korupsi.
- Menentukan tindakan yang etis, transparan, dan
sesuai prinsip antikorupsi ketika menghadapi pemberian atau fasilitas dari
pihak lain.
B. Pengantar
Promosi kesehatan tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan melakukan edukasi, komunikasi, pemberdayaan
masyarakat, advokasi, dan kemitraan. Integritas tenaga promosi kesehatan
juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Dalam praktiknya, promotor
kesehatan dapat berinteraksi dengan:
- Pemerintah
Daerah;
- Puskesmas;
- Rumah
Sakit;
- Sekolah;
- Perusahaan;
- Organisasi
Masyarakat;
- Perguruan
Tinggi;
- Kader
Kesehatan;
- Tokoh
Masyarakat;
- Vendor Atau Penyedia Media Promosi Kesehatan;
- Perusahaan
Produk Kesehatan;
- Organisasi
Profesi;
- Lembaga
Donor.
Interaksi
tersebut dapat menimbulkan situasi ketika seseorang mendapatkan uang,
barang, fasilitas, jamuan, perjalanan, diskon, hadiah, atau keuntungan lainnya.
Masalahnya,
tidak semua pemberian dapat langsung dianggap sebagai korupsi. Sebaliknya,
pemberian yang tampak kecil pun dapat menjadi persoalan apabila berkaitan
dengan jabatan, kewenangan, keputusan, atau konflik kepentingan.
Prinsip
utama: Dalam
promosi kesehatan, keputusan profesional harus didasarkan pada kebutuhan
masyarakat, bukti ilmiah, kepentingan kesehatan, dan aturan yang berlaku—bukan
karena pemberian atau keuntungan pribadi.
C. Pengertian Gratifikasi
Secara
umum, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang dapat berupa
uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya.
Dalam
konteks antikorupsi, persoalan gratifikasi menjadi penting apabila pemberian
tersebut berhubungan dengan jabatan atau kewenangan penerima dan berpotensi
memengaruhi independensi atau keputusan penerima.
Contoh bentuk pemberian yang perlu
diwaspadai:
|
Bentuk
pemberian |
Contoh
dalam promosi kesehatan |
|
Uang |
Uang setelah kegiatan penyuluhan |
|
Barang |
Smartphone, tas, voucher belanja |
|
Makanan/jamuan |
Makan mewah setelah kegiatan |
|
Transportasi |
Tiket perjalanan pribadi |
|
Akomodasi |
Hotel gratis |
|
Diskon |
Diskon khusus karena jabatan |
|
Fasilitas |
Penggunaan kendaraan pribadi |
|
Komisi |
Imbalan karena memilih vendor |
|
Hadiah |
Hampers atau barang elektronik |
|
Fasilitas perjalanan |
Tiket
dan wisata yang tidak terkait kebutuhan program |
Catatan
penting: Tidak setiap pemberian otomatis merupakan tindak pidana
korupsi. Penilaiannya bergantung antara lain pada hubungan pemberian dengan
jabatan/kewenangan, maksud pemberian, situasi pemberian, dan ketentuan yang
berlaku.
D. Gratifikasi dalam Program
Promosi Kesehatan
Dalam kegiatan promosi kesehatan,
potensi gratifikasi dapat muncul pada berbagai tahapan.
1. Tahap perencanaan
Contoh:
Seorang promotor kesehatan menjadi
anggota tim yang menentukan perusahaan percetakan untuk membuat media kampanye
kesehatan. Salah satu vendor menawarkan hadiah pribadi jika vendornya dipilih.
Masalah: terdapat potensi konflik
kepentingan.
2. Tahap pengadaan media
Misalnya program membutuhkan:
- Poster;
- Leaflet;
- Banner;
- Video;
- Merchandise;
- Alat
Edukasi;
- Modul;
- Media
Digital.
Vendor memberikan komisi pribadi
kepada petugas agar produknya dipilih.
Masalah: keputusan pengadaan tidak lagi
sepenuhnya didasarkan pada kualitas, kebutuhan, dan prosedur.
3. Pelaksanaan penyuluhan
Setelah memberikan penyuluhan,
petugas mendapatkan amplop berisi uang dari pihak yang menjadi tuan rumah.
Masalah: perlu dilihat apakah pemberian
tersebut berkaitan dengan jabatan/kedinasan dan bagaimana aturan penerimaan
serta pelaporannya.
4. Kemitraan dengan perusahaan
Sebuah perusahaan menawarkan
pembiayaan kegiatan promosi kesehatan, tetapi meminta agar dalam semua kegiatan
produk perusahaan tersebut dipromosikan.
Masalah:
terjadi potensi konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan
komersial.
5. Perjalanan dinas
Seorang promotor kesehatan diundang
mengikuti seminar di luar kota dengan seluruh biaya ditanggung perusahaan yang
produknya sedang menjadi objek kampanye kesehatan.
Masalah: fasilitas tersebut dapat
menimbulkan konflik kepentingan dan perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
E. Apa yang Dimaksud Dilema Etik?
Dilema etik adalah situasi ketika seseorang
menghadapi dua atau lebih pilihan yang memiliki pertimbangan moral atau
profesional yang saling bertentangan.
Dalam promosi
kesehatan, dilema etik dapat terjadi ketika:
Kepentingan
pribadi bertemu dengan kepentingan masyarakat atau tanggung jawab profesional.
Contoh
sederhana
Seorang
promotor kesehatan mendapat tawaran laptop dari sebuah perusahaan.
Perusahaan
mengatakan:
"Laptop
ini untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan Bapak/Ibu."
Namun,
perusahaan tersebut berharap promotor kesehatan menggunakan media program untuk
mempromosikan produknya.
Pertanyaannya:
Apakah laptop tersebut benar-benar
bantuan program atau merupakan pemberian yang dapat memengaruhi independensi
profesional?
F.
Prinsip Etik dalam Menghadapi Gratifikasi
Mahasiswa
perlu memahami beberapa prinsip berikut.
1.
Integritas
Melaksanakan
tugas berdasarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.
2. Objektivitas
Keputusan program didasarkan pada:
- Data;
- Kebutuhan
Masyarakat;
- Bukti
Ilmiah;
- Standar
Profesional;
- Kualitas
Intervensi.
Bukan berdasarkan hadiah atau
keuntungan pribadi.
3. Transparansi
Pemberian atau hubungan dengan
pihak lain harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
4. Akuntabilitas
Setiap keputusan program harus
dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
5. Menghindari konflik kepentingan
Promotor kesehatan perlu
mengidentifikasi apakah kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan
profesional.
6. Kepentingan masyarakat
Tujuan utama promosi kesehatan
adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bukan memberikan keuntungan
kepada individu atau pihak tertentu.
G. Gratifikasi vs Konflik
Kepentingan
Keduanya berkaitan tetapi tidak
sama.
|
ASPEK |
GRATIFIKASI |
KONFLIK
KEPENTINGAN |
|
Fokus |
Pemberian/keuntungan |
Benturan kepentingan |
|
Bentuk |
Uang,
barang, fasilitas, jamuan, dll. |
Kepentingan pribadi/kelompok
memengaruhi tugas |
|
Risiko |
Memengaruhi keputusan |
Mengurangi objektivitas |
|
Contoh |
Vendor
memberikan uang kepada panitia |
Panitia
memilih perusahaan milik kerabat |
|
Pencegahan |
Menolak/melaporkan sesuai
ketentuan |
Mengungkapkan konflik dan
menghindari keputusan yang terkait |
Satu kasus dapat mengandung
keduanya.
H. Studi Kasus 1 – "Amplop
Setelah Penyuluhan"
Seorang
mahasiswa Sarjana Terapan Promosi Kesehatan mengikuti kegiatan edukasi PHBS di
sebuah perusahaan.
Setelah
kegiatan selesai, pihak perusahaan memberikan sebuah amplop kepada mahasiswa
tersebut sebagai "uang terima kasih".
Mahasiswa
merasa tidak enak jika menolak karena pemberian tersebut dilakukan di depan
banyak orang.
Pertanyaan diskusi
- Apakah
mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
- Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
- Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau
pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
- Apa
yang sebaiknya dilakukan?
- Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Pembelajaran
Mahasiswa
harus memahami bahwa niat baik pemberi tidak otomatis membuat penerimaan
menjadi tepat. Situasi, hubungan dengan tugas, nilai pemberian, aturan
institusi, dan potensi pengaruh terhadap keputusan perlu dipertimbangkan.
I. Studi Kasus 2 – "Vendor
Media Promosi"
Program studi akan membuat video
edukasi tentang pencegahan hipertensi.
Terdapat tiga vendor produksi
video.
Vendor A menawarkan:
Harga
Kompetitif;
Kualitas Baik.
Vendor B
menawarkan:
Kualitas Baik;
Tetapi Memberikan Voucher Belanja Pribadi Kepada Anggota
Tim.
Vendor C
menawarkan:
Kualitas Paling Tinggi;
Tetapi
Harga Lebih Mahal.
Salah satu
anggota tim mengatakan:
"Pilih saja Vendor B. Lumayan
dapat voucher."
Pertanyaan
- Apakah
voucher pribadi dapat memengaruhi objektivitas?
- Apa
bentuk konflik kepentingan dalam kasus tersebut?
- Apa
kriteria yang seharusnya digunakan untuk memilih vendor?
- Bagaimana
cara menjaga transparansi proses pemilihan?
Prinsip yang harus diterapkan
Pemilihan vendor harus didasarkan
pada kebutuhan program, kualitas, spesifikasi, biaya, prosedur pengadaan,
dan kepentingan organisasi, bukan keuntungan pribadi.
J. Studi Kasus 3 – "Sponsor
Produk Kesehatan"
Sebuah perusahaan menawarkan
sponsor kegiatan edukasi pencegahan diabetes.
Perusahaan bersedia memberikan:
- Banner;
- Konsumsi;
- Biaya
Transportasi;
- Media
Edukasi.
Namun
perusahaan meminta agar setiap kegiatan menyebutkan nama dan produk perusahaan
secara positif.
Dilema
Program
membutuhkan dana, tetapi terdapat risiko bahwa edukasi kesehatan berubah
menjadi promosi komersial.
Pertanyaan
- Apakah
sponsor selalu dapat diterima?
- Apakah
kepentingan sponsor dapat memengaruhi pesan kesehatan?
- Apakah produk perusahaan memiliki hubungan dengan
materi edukasi?
- Bagaimana
menjaga independensi promotor kesehatan?
- Apakah
sponsorship perlu diungkapkan secara transparan?
K. Studi Kasus 4 – "Hadiah
untuk Kader"
Dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat, sebuah perusahaan memberikan 20 paket sembako kepada kader
kesehatan.
Perusahaan
menyampaikan:
"Ini
bukan suap, hanya tanda terima kasih karena sudah membantu kegiatan."
Pada saat yang
sama, perusahaan meminta kader membantu mengumpulkan data masyarakat untuk
kepentingan promosi produknya.
Masalah
etik
Ada potensi
pertukaran manfaat:
bantuan
→ akses kepada masyarakat → keuntungan perusahaan.
Pertanyaan diskusi
- Apakah
pemberian tersebut dapat memengaruhi independensi kader?
- Apakah masyarakat mengetahui tujuan sebenarnya?
- Apakah data masyarakat boleh digunakan untuk
kepentingan komersial?
- Siapa
yang bertanggung jawab mengawasi?
- Bagaimana
seharusnya kader bersikap?
L. Kerangka Pengambilan Keputusan
Etik
Ketika menghadapi pemberian atau
tawaran tertentu, mahasiswa dapat menggunakan 5 pertanyaan sederhana:
T –
Tujuan
Apa tujuan
pemberian tersebut?
A –
Aturan
Apakah
pemberian tersebut sesuai dengan aturan institusi dan ketentuan yang berlaku?
K –
Kepentingan
Apakah
terdapat kepentingan pribadi atau komersial?
T –
Transparansi
Apakah saya
nyaman jika pemberian tersebut diketahui publik, dosen, pimpinan, atau
masyarakat?
I –
Integritas
Apakah
keputusan saya tetap sama jika tidak mendapatkan pemberian tersebut?
Jika
jawabannya menimbulkan keraguan, jangan mengambil keputusan sendiri. Konsultasikan kepada
atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang tersedia.
M. Simulasi Kelas
"Anda adalah Promotor
Kesehatan"
Mahasiswa dibagi menjadi kelompok:
Kelompok
A: promotor kesehatan
Kelompok
B: perusahaan
Kelompok
C: puskesmas
Kelompok
D: masyarakat
Kelompok
E: pengawas/institusi
Skenario
Sebuah
perusahaan menawarkan Rp5.000.000 untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan di
masyarakat. Sebagai tambahan, perusahaan menawarkan smartphone kepada ketua
pelaksana.
Perusahaan
meminta agar logonya dipasang pada seluruh media kegiatan dan produk perusahaan
disebutkan dalam setiap sesi edukasi.
Tugas mahasiswa
Tentukan:
- masalah
etik;
- potensi
gratifikasi;
- potensi
konflik kepentingan;
- risiko
terhadap masyarakat;
- pilihan
tindakan;
- pihak
yang perlu dikonsultasikan;
- bentuk dokumentasi/transparansi yang diperlukan.
Output
Setiap
kelompok mempresentasikan keputusan selama 5 menit, kemudian dilakukan
debat akademik selama 10 menit.
N. Pesan Kunci untuk Mahasiswa
"Jangan hanya bertanya: Apa
yang boleh saya terima? Tetapi tanyakan juga: Apakah pemberian tersebut dapat
memengaruhi keputusan saya?"
Dalam promosi kesehatan:
Integritas → Kepercayaan →
Independensi → Akuntabilitas → Keberhasilan Program
Promotor kesehatan yang dipercaya
masyarakat bukan hanya yang mampu menyampaikan pesan kesehatan, tetapi juga
mampu menjaga integritas dalam setiap keputusan profesional.
O. Soal Pilihan Ganda
Soal 1
Gratifikasi secara umum dapat
dipahami sebagai...
A. Pemberian yang selalu merupakan
tindak pidana korupsi
B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau
keuntungan lainnya
C. Pemberian yang hanya berbentuk uang tunai
D. Pemberian yang hanya diberikan oleh masyarakat
E. Pemberian yang hanya diberikan kepada pejabat pemerintah
Soal 2
Seorang petugas promosi kesehatan
menerima voucher belanja dari vendor yang sedang mengikuti proses pemilihan
penyedia media promosi. Risiko utama dalam situasi tersebut adalah...
A. Menurunnya jumlah peserta
kegiatan
B. Konflik kepentingan
C. Kurangnya media promosi
D. Rendahnya literasi kesehatan
E. Kesalahan menentukan sasaran program
Soal 3
Seorang promotor kesehatan ditawari
hadiah pribadi oleh perusahaan agar memilih produk perusahaan sebagai media
edukasi. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip integritas adalah...
A. Menerima hadiah karena nilainya
kecil
B. Menerima hadiah tetapi tidak memberitahu siapa pun
C. Memilih produk karena perusahaan memberikan hadiah
D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti
mekanisme yang berlaku
E. Meminta hadiah yang nilainya lebih besar
Soal 4
Berikut yang paling menggambarkan
konflik kepentingan adalah...
A. Promotor kesehatan memberikan
edukasi berdasarkan hasil penelitian
B. Promotor kesehatan memilih media berdasarkan kebutuhan sasaran
C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan
usaha milik keluarganya
D. Kader mengikuti pelatihan promosi kesehatan
E. Mahasiswa melakukan observasi lapangan
Soal 5
Sebuah perusahaan bersedia menjadi
sponsor kegiatan promosi kesehatan dengan syarat seluruh pesan edukasi harus
menguntungkan citra produknya. Dilema utama dalam kasus tersebut adalah...
A. Jumlah tenaga kesehatan terlalu
sedikit
B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
C. Media edukasi tidak tersedia
D. Sasaran program terlalu banyak
E. Kegiatan dilakukan di luar gedung
Soal 6
Prinsip
transparansi dalam menghadapi pemberian dari pihak eksternal berarti...
A. Pemberian
harus dirahasiakan agar tidak menimbulkan masalah
B. Pemberian hanya boleh diketahui oleh penerima
C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai mekanisme yang berlaku
D. Pemberian harus selalu diterima
E. Pemberian tidak perlu dicatat jika nilainya kecil
Soal 7
Seorang kader mendapatkan bingkisan
dari perusahaan setelah membantu kegiatan promosi kesehatan. Perusahaan
kemudian meminta kader memberikan akses data kontak peserta kepada perusahaan.
Risiko etik yang paling penting adalah...
A. Kegiatan
menjadi lebih cepat
B. Meningkatnya jumlah kader
C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
D. Meningkatnya jumlah peserta
E. Bertambahnya media promosi
Soal 8
Dalam menghadapi situasi yang
berpotensi menjadi dilema etik, langkah pertama yang paling tepat adalah...
A. Segera menerima pemberian
B. Menyembunyikan pemberian
C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik
kepentingan
D. Membandingkan nilai hadiah dengan gaji penerima
E. Menanyakan kepada teman apakah hadiah tersebut mahal
Soal 9
Manakah keputusan yang paling
mencerminkan objektivitas dalam pemilihan media promosi kesehatan?
A. Memilih vendor yang memberikan
hadiah terbesar
B. Memilih vendor yang merupakan teman dekat
C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang
telah ditetapkan
D. Memilih vendor yang paling sering memberikan jamuan
E. Memilih vendor yang memberikan keuntungan pribadi
Soal 10
Seorang promotor kesehatan merasa
ragu apakah suatu pemberian dari mitra termasuk pemberian yang harus ditolak,
dilaporkan, atau diproses melalui mekanisme tertentu. Tindakan yang paling
tepat adalah...
A. Langsung menerima karena pemberi
adalah mitra
B. Menyimpan pemberian tanpa dokumentasi
C. Mengabaikan persoalan tersebut
D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang
dan mengikuti ketentuan yang berlaku
E. Meminta pemberian tambahan agar lebih yakin
NAMA:Nadya Rizqia Khairina
BalasHapusKELAS: 2B
NIM: P3.73.24.3.25.080
1. C. Struktur organisasi berfungsi memperjelas hubungan kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
2. A. Tugas sudah diberikan, tapi wewenangnya tidak ikut diberikan. Itu masalah delegasi wewenang.
3. B. Kader, promotor, dan petugas surveilans dibagi tugasnya sesuai fungsi masing-masing.
4. C. 20 orang melapor langsung ke satu orang berarti rentang kendali terlalu luas, sehingga pengawasan jadi sulit.
5. D. Responsible artinya pihak yang melaksanakan pekerjaan.
6. B. Dua orang mengerjakan hal yang sama (poster) adalah tumpang tindih tugas, sedangkan pengumpulan data tidak ada yang pegang.
7. C. Banyak pihak terlibat, jadi perlu koordinasi lintas sektor yang jelas.
8. A. Kepala Puskesmas menyerahkan kewenangan ke koordinator, itu delegasi wewenang.
9. B. Supaya materi seragam, perlu pembagian tugas dan mekanisme koordinasi edukasi.
10. B. Tidak ada yang bertanggung jawab atas hasil akhir berarti akuntabilitas tidak jelas.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusFanya Raniachalisa Alfany Promkes 1.A
BalasHapus1. B. Gratifikasi bermakna luas: uang, barang, rabat, komisi, fasilitas, dan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan, karena pemberian dari vendor yang sedang diseleksi dapat memengaruhi objektivitas.
3. D. Menilai berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Terlibat dalam pemilihan vendor yang merupakan usaha milik keluarga.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Nama : Raina Carissa W . K
BalasHapusKelas : 1A
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
BalasHapus2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
BalasHapus2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
nama : khaira ayumarya febrina john
BalasHapuskelas : 1a
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Nama: Adia Nova Dwinurussa Putri
BalasHapusKelas: 1A
Nim: P3.73.36.1.26.002
1. b. pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. b. konflik kepentingan
3. d. menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. c. petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. b. konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. c. pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. c. potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. c. mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. c. memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. d. berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Nama: Aisyah Kamila Muslim
BalasHapusTingkat: 1A
1. B. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas (uang, barang, fasilitas, keuntungan lain).
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif sesuai mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas ikut memilih vendor yang merupakan usaha keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/mekanisme resmi dan mengikuti ketentuan.
1. (B) Gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
BalasHapus2. (B) Voucher dari vendor yang sedang mengikuti proses pemilihan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
3. (D) Pemilihan produk harus berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif, bukan karena hadiah.
4. (C) Keterlibatan dalam pemilihan vendor yang merupakan usaha keluarga merupakan konflik kepentingan.
5.(B) Ada benturan antara kepentingan kesehatan masyarakat dengan kepentingan komersial perusahaan.
6. (C) Transparansi berarti hubungan/pemberian yang relevan dapat diketahui, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme.
7. (C) Akses data peserta dapat disalahgunakan dan pemberian bingkisan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
8. (C) Langkah awal adalah mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. (C) Objektivitas berarti menggunakan kriteria yang relevan seperti kebutuhan, kualitas, biaya, dan standar yang telah ditetapkan.
10. (D) Jika ragu, konsultasikan melalui atasan atau mekanisme resmi agar tindakan sesuai ketentuan.
Shafa Aina Firdausia P3.73.36.1.26.040
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Reisya Azzah Syakira
BalasHapus1A
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Khansa Faiha Rahma 1A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Syifa Zahratu Salwa 1A
BalasHapusNIM: P3.73.36.1.26.044
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNarisma Asyifa Mahiroh Tk.1A
BalasHapusP3.73.36.1.26.033
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
ISPRISYA ZAHWA HERSYAMI AULIA TK.1A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Rizkia Salwa Latifa
BalasHapus1A_Promkes_37
Nomor 1: B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
Nomor 2: B. Konflik kepentingan
Nomor 3: D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
Nomor 4: C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
Nomor 5: B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
Nomor 6: C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
Nomor 7: C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
Nomor 8: C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
Nomor 9: C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
Nomor 10: D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Diah Septia Nugrahani kelas 1A_Promosi Kesehatan
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Konflik produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Sakha Keanu Haholongan / D4 Promosi Kesehatan 1A / P3.73.36.1.26.028
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3.D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusLara sukma 1A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3.D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusnama: ukhti putri aulia
BalasHapustk 1a_45
1. b. pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. b. konflik kepentingan.
3. d. menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. c. petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. b. konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. c. pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. c. potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. c. mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. c. memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. d.. berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
1. B Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
BalasHapus2. B Konflik kepentingan
3. D Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Adiba Farhani 1A Promosi Keseharan
BalasHapus1. B. pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. konflik kepentingan
3. D. menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Nama : Zahrotu Syta
BalasHapusKelas : 1A Promkes
Nim: P3.73.36.1.26.049
1. B. Pemberian dalam arti luas yg berupa uang, barang, fasilitas atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Jawaban:
BalasHapus1. B = Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B = Konflik Kepentingan
3. D = Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C = Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B = Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C = Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C = Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C = Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C = Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D = Berkonsultasi kepada atasan atau pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
NAMA: HILYA MAHALA
BalasHapusKELAS: TK 1.A
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
1A/45
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Jawaban:
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Nama : Sofina
BalasHapusKelas : 1A
Jurusan : Promkes
Nim : P3.73.36.1.26.042
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor yang paling sering memberikan jamuan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sri Nurlaila TK1.A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.
2. B. Konflik kepentingan.
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya.
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial.
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan.
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan.
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan.
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
kalyca shazia Ashalina Tk.1A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
tk.1A_22
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
jawaban hana nabila 1A promkes
BalasHapus1. B Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. BKonflik kepentingan
3. D Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Najma Laila Zhahira TK.1A
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Dewi Septianingrum
BalasHapusDewi Septianingrum 1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
BalasHapus2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
1A/13
BalasHapus1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya
2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B. Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
1. B. Pemberian dalam arti luas yang dapat
BalasHapus2. B. Konflik kepentingan
3. D. Menilai produk berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif serta mengikuti mekanisme yang berlaku
4. C. Petugas terlibat dalam pemilihan vendor dan salah satu vendor merupakan usaha milik keluarganya
5. B.Konflik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan komersial
6. C. Pemberian dan hubungan kepentingan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku
7. C. Potensi penyalahgunaan data dan konflik kepentingan
8. C. Mengidentifikasi tujuan, kepentingan, aturan, dan potensi konflik kepentingan
9. C. Memilih vendor berdasarkan kebutuhan, kualitas, biaya, dan kriteria yang telah ditetapkan
10. D. Berkonsultasi kepada atasan/pengelola atau mekanisme resmi yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku
Nadia
BalasHapusP3.73.24.3.24.085
1. B. Enabling factor
2. B. Masalah terutama berkaitan dengan persepsi dan keyakinan
3. C. Mengembangkan intervensi yang mempertimbangkan norma sosial dan peer support
4. D. Meningkatkan proporsi keluarga yang melakukan PSN secara rutin menjadi minimal 80% dalam empat minggu setelah intervensi
5. D. Sebagai subjek dan mitra dalam identifikasi masalah hingga evaluasi
6. C. Output
7. A. Capability, Opportunity, Motivation
8. C. Membentuk mekanisme PSN yang direncanakan, dilakukan, dan dipantau bersama masyarakat
9. D. Input, proses, output, dan outcome
10. C. Intervensi seharusnya dipilih berdasarkan analisis masalah dan determinan perilaku
Studi Kasus 1 – Amplop Setelah Penyuluhan
BalasHapus1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Menurut saya, sebaiknya jangan langsung diterima. Kita harus tahu dulu maksud dari pemberian amplop tersebut. Walaupun niatnya mungkin hanya sebagai ucapan terima kasih, tetap perlu dipastikan apakah pemberian itu diperbolehkan atau tidak.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Menurut saya, risikonya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik kepentingan. Selain itu, kalau sudah terbiasa menerima pemberian seperti itu, bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar, padahal belum tentu sesuai dengan etika profesi.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Menurut saya, tidak terlalu berpengaruh karena mau sebagai peserta magang ataupun pelaksana kegiatan, kita tetap harus menjaga sikap dan tanggung jawab. Namun, kalau memang pemberian tersebut sudah menjadi kesepakatan, seperti uang transportasi atau honor kegiatan, tentu berbeda dengan pemberian pribadi yang tidak jelas.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Kalau saya berada di posisi tersebut, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, tetapi tidak langsung menerima amplopnya. Saya akan menjelaskan dengan sopan bahwa saya perlu memastikan dulu apakah pemberian tersebut diperbolehkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Menurut saya, mahasiswa bisa bertanya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, atau pihak program studi. Karena mereka lebih memahami aturan yang harus dipatuhi mahasiswa selama mengikuti kegiatan.
STUDI KASUS 1 ANGPAU MERAH
BalasHapusShafa Aina Firdausia P3.73.36.1.26.040
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak. Mahasiswa sebaiknya menolak secara sopan karena pemberian tersebut berkaitan dengan kegiatan penyuluhan yang merupakan bagian dari tugasnya.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Berisiko menimbulkan konflik kepentingan, dianggap sebagai gratifikasi, dan mengurangi integritas mahasiswa.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, karena tanggung jawab dan aturan yang berlaku bisa berbeda. Namun, keduanya tetap harus menjaga etika dan profesionalisme.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pendidikan. Jika sudah terlanjur menerima, sebaiknya melapor kepada pembimbing.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, atau pihak kampus yang menangani etika dan integritas.
Diah Septia Nugrahani 1A
BalasHapusStudi kasus 1
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Sebaiknya tidak langsung diterima begitu saja untuk kepentingan pribadi. Walaupun situasinya serba salah karena diberikan di depan umum, mahasiswa perlu bersikap hati-hati agar tidak melanggar aturan etik akademik maupun institusi kampus.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risiko terbesarnya mengarah ke bentuk gratifikasi atau konflik kepentingan (conflict of interest). Jika diterima secara pribadi, hal ini bisa mengurangi objektivitas mahasiswa, memunculkan kesan tidak profesional, serta berpotensi mencoreng integritas institusi/kampus asal mahasiswa tersebut karena penyuluhan biasanya merupakan bagian dari program pengabdian atau tugas akademik.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Sangat memengaruhi. Mahasiswa berstatus membawa nama almamater dan posisinya terikat oleh aturan kampus/program studi, bukan sebagai tenaga profesional lepas yang bisa menerima honor sembarangan di luar kontrak resmi. Tanggung jawab dan batas kewenangannya jelas berbeda dari konsultan atau pembicara profesional independen.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
- Secara situasional (di depan umum): Jika penolakan langsung berisiko mempermalukan pihak perusahaan di depan banyak orang, amplop dapat diterima terlebih dahulu secara sopan dengan ucapan terima kasih sambil menyampaikan secara halus bahwa hal ini perlu dikoordinasikan atau dilaporkan ke pihak kampus/pembimbing.
- Tindakan lanjutan: Jangan langsung digunakan untuk konsumsi pribadi. Bawa amplop tersebut ke kampus/institusi untuk dilaporkan secara transparan. Jika aturan kampus memperbolehkan atau menganggapnya sebagai uang operasional/donasi untuk tim, maka pengelolaannya harus dicatat dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika dilarang, amplop tersebut harus dikembalikan secara resmi disertai surat atau penjelasan dari pihak kampus.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
- Dosen pembimbing lapangan (DPL) atau dosen pengampu mata kuliah terkait.
- Koordinator magang/PKL atau pihak program studi (Jurusan Promosi Kesehatan).
- Pembimbing lapangan dari pihak institusi/perusahaan terkait regulasi penerimaan dana non-resmi.
Sofina 1A
BalasHapusP3.73.36.1.26.042
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak, karena mahasiswa harus mempertimbangkan etika dan aturan yang berlaku. Sebaiknya mahasiswa tidak langsung menerima sebelum memastikan tujuan pemberian tersebut.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risikonya dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dianggap sebagai bentuk suap atau imbalan. Selain itu, dapat mengurangi kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, karena tanggung jawab dan tugasnya bisa berbeda. Namun, baik peserta magang maupun pelaksana kegiatan tetap harus menjaga etika dan profesionalitas.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya menolak pemberian tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari tugas pendidikan. Jika sudah terlanjur menerima, sebaiknya segera melaporkannya kepada dosen pembimbing.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing, pembimbing lapangan, atau ketua program studi agar mendapatkan arahan dan keputusan yang sesuai dengan aturan kampus.
Nama & NIM: Fanya Raniachalisa Alfany ( P3.73.36.1.26.011 )
BalasHapusKelas: 1A Promkes
Tugas Studi Kasus 1 – "Amplop Setelah Penyuluhan"
1. Langsung terima?
Jangan. Kita belum tahu aturan kampus atau tempat magangnya, dan keputusan di bawah tekanan orang banyak biasanya salah. Nolaknya juga nggak perlu kasar, cukup sopan dan bilang mau konsultasi dulu.
2. Risiko etisnya
- Konflik kepentingan:objektivitas kita bisa terganggu ke depannya.
- Gratifikasi: uang yang nyambung sama tugas bisa dianggap gratifikasi.
- Nama baik kampus/prodi:profesi promkes bisa dicap "bisa dibayar".
- Preseden:nanti penyuluhan dikira harus ada "uang terima kasih".
3. Pengaruh status magang/pelaksana?
Ada. Kita datang mewakili kampus atau tempat magang, bukan pribadi. Jadi yang berhak nerima atau nolak itu institusi. Posisi mahasiswa juga lebih rentan karena masih dinilai, jadi nggak boleh mutusin sendiri.
4. Yang sebaiknya dilakukan
1. Bilang terima kasih dengan sopan, misalnya: "Terima kasih Bu/Pak atas apresiasinya, tapi ini penugasan kampus, jadi saya sampaikan dulu ke dosen pembimbing ya."
2. Jangan dibuka dan jangan dipakai.
3. Lapor ke dosen pembimbing atau koordinator.
4. Ikuti arahan: biasanya dikembalikan dengan baik-baik, atau diterima resmi atas nama institusi dengan bukti tertulis.
5. Catat kejadiannya.
6. Usul apresiasi lain, misalnya surat ucapan terima kasih atau sertifikat.
5. Konsultasi ke siapa?
Dosen pembimbing, koordinator magang/kaprodi, pembimbing lapangan, atau unit kemahasiswaan/etik kampus. Kalau masih ragu banget, bisa ke layanan gratifikasi KPK.
Pembelajaran :
Niat baik pemberi nggak otomatis bikin penerimaan jadi benar. Kita harus lihat situasinya, kaitannya sama tugas, nilainya, aturan institusi, dan potensi pengaruhnya. Intinya: tahan, tanya, lapor.
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
BalasHapusTidak. Mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop tersebut sebelum mengetahui tujuan dan isi pemberiannya. Mahasiswa perlu memastikan apakah pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi yang wajar atau memiliki maksud tertentu.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
- Menimbulkan konflik kepentingan antara mahasiswa dan pihak perusahaan.
- Dianggap sebagai bentuk gratifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau tugas.
- Mengurangi objektivitas dan profesionalisme mahasiswa.
- Menimbulkan kesan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan untuk mendapatkan imbalan.
- Merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga promosi kesehatan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, dapat memengaruhi penilaian. Jika mahasiswa hanya sebagai peserta magang, pemberian tersebut tetap perlu dilaporkan kepada pembimbing. Jika mahasiswa menjadi pelaksana kegiatan, tanggung jawab etiknya lebih besar karena membawa nama institusi dan menjalankan tugas profesional. Namun, keduanya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya :
- Menolak pemberian secara sopan jika tidak sesuai dengan aturan.
- Menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari tugas pendidikan atau kegiatan institusi.
- Jika terlanjur menerima, jangan menggunakan uang tersebut terlebih dahulu dan segera melaporkannya.
- Meminta arahan dari dosen pembimbing atau pihak kampus.
- Mengutamakan integritas, kejujuran, dan profesionalisme.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
- Dosen pembimbing akademik.
- Dosen pembimbing magang atau lapangan.
- Ketua program studi Promosi Kesehatan.
Pihak kampus yang menangani etik dan integritas akademik.
- Jika berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam konteks yang diatur hukum, dapat meminta informasi kepada pihak berwenang seperti KPK.
Nama: Najma Laila Zhahira
BalasHapusKelas: 1A
Studi Kasus 1.
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak. Mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop tersebut sebelum mengetahui maksud pemberian dan aturan yang berlaku. Mahasiswa dapat menolak dengan sopan atau meminta waktu untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar tidak mengambil keputusan yang keliru.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Pemberian tersebut berisiko menimbulkan konflik kepentingan, gratifikasi, dan anggapan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan tertentu dengan pihak perusahaan. Selain itu, pemberian tersebut dapat memengaruhi objektivitas mahasiswa dalam menjalankan tugas serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi promotor kesehatan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, status mahasiswa dapat memengaruhi penilaian karena tanggung jawab dan hubungannya dengan kegiatan berbeda. Namun, baik sebagai peserta magang maupun pelaksana kegiatan, mahasiswa tetap harus menjaga etika profesi. Pemberian yang berkaitan dengan tugas harus dinilai berdasarkan tujuan, nilai, situasi, dan aturan institusi yang berlaku.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya tetap bersikap sopan dan profesional dengan menjelaskan bahwa penerimaan pemberian harus mengikuti aturan kampus dan tempat magang. Jika amplop sudah terlanjur diterima, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menggunakan uang tersebut, melainkan melaporkannya kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan:
Dosen pembimbing akademik, untuk mendapatkan arahan mengenai etika mahasiswa.
Dosen pembimbing magang atau koordinator kegiatan, untuk mengetahui aturan yang berlaku.
Pihak kampus atau bagian etik, jika diperlukan penanganan lebih lanjut.
Penanggung jawab kegiatan di perusahaan, untuk mengklarifikasi maksud pemberian tersebut.
1. Menurut saya, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop walaupun pemberian tersebut dianggap sebagai ucapan terimakasih. Mahasiswa perlu memastikan terlebih dulu tujuan dan maksud pemberian tersebut.
BalasHapus2. Risikonya dapat menimbulkan konflik kepentingan jika pemberian tersebut dianggap sebagai imbalan atas kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu pemberian tersebut bisa menimbulkan kesan mahasiswa mengharapkan keuntungan pribadi dari kegiatan penyuluhan.
3. Menurut saya, status mahasiswa tidak terlalu mengubah penilaian etikanya. Baik sebagai peserta magang maupun pelaksana kegiatan, mahasiswa tetap hadus menjaga sikap profesional dan mengikuti aturan yang berlaku.
4. Mahasiswa sebaiknya menjelaskan dengan sopan bahwa dirinya perlu mengikuti aturan kampus terkait penerimaan hadiah atau uang dari pihak luar. Jika sudah terlanjur diberikan dan menerima mahasiswa bisa menyampaikan kepada dosen pembimbing dan meminta arahan.
5. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan
- Dosen pembimbing lapangan atau pembimbing akademik
- Ketua program studi
- Pihak kampus yang menangani etik dan tata tertib mahasiswa
Faqih Fairus 1 A
BalasHapus1. Mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop tersebut di tempat karena hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif terkait gratifikasi atau benturan kepentingan, meskipun niat pemberi hanya sekadar ungkapan terima kasih.
2. Risiko etis dari pemberian tersebut meliputi potensi pelanggaran kode etik profesi, munculnya konflik kepentingan yang dapat mencoreng integritas institusi, serta anggapan bahwa edukasi kesehatan yang diberikan tidak bersifat independen atau murni pengabdian.
3. Status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan sangat memengaruhi penilaian, di mana jika ia bertindak sebagai pelaksana resmi atau bagian dari program institusi, penerimaan gratifikasi tentu jauh lebih dilarang dibandingkan jika ia hadir secara mandiri di luar penugasan resmi.
4.yang sebaiknya dilakukan adalah menerima amplop tersebut secara simbolis demi menjaga perasaan pemberi di depan umum, namun segera mengembalikannya secara baik-baik dengan menjelaskan aturan institusi, atau melaporkannya kepada pihak berwenang di kampus atau perusahaan.
5. Mahasiswa dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing lapangan, ketua program studi, unit pengendali gratifikasi di kampus, atau mentor/supervisor di tempat magang untuk mendapatkan arahan yang tepat.
Cahaya Arifah Zain - Promosi Kesehatan 1A
BalasHapusSeorang mahasiswa Sarjana Terapan Promosi Kesehatan mengikuti kegiatan edukasi PHBS di sebuah perusahaan.
Setelah kegiatan selesai, pihak perusahaan memberikan sebuah amplop kepada mahasiswa tersebut sebagai "uang terima kasih".
Mahasiswa merasa tidak enak jika menolak karena pemberian tersebut dilakukan di depan banyak orang.
Pertanyaan diskusi
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Tindakan tersebut menunjukan gratifikasi dan mengacu pada hal yang ‘ambigu’ karena menunjukan tindakan korupsi
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Menolak dengan baik tindakan tersebut
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Kepada pihak yang dapat dijadikan tempat berkonsultasi, misalnya dosen/pembimbing
Jawaban studi kasus 1
BalasHapusDiandra Puspa Prianjani
P3.73.36.1.26.010
1. Sebaiknya ditolak secara halus karena berisiko menjadi gratifikasi.
2. Menimbulkan konflik kepentingan, merusak objektivitas profesi, dan melanggar kode etik kesehatan.
3. iya, memperkuat larangan karena mahasiswa membawa nama baik institusi pendidikan/tempat magang dan sedang membentuk karakter profesional.
4. Menolak secara sopan dengan alasan aturan
akademik/magang. Jika terpaksa diterima karena situasi tidak memungkinkan, jangan dibuka, lalu segera laporkan dan serahkan kepada DPL atau supervisor.
5. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau Supervisor/Mentor tempat magang.
Adia Nova Dwinurussa Putri
BalasHapusP3.73.36.1.26.002
KELAS 1A
1. menurut saya mahasiswa sebaikan ga langsung menerima amplop tersebut, walau pemberiannya sebagai bentuk terima kasih mahasiswa perlu tau apa tujuan pemberian uang tersebut. jangan sampai pemberian itu melanggar aturan kampus
2. risikonya bisa menimbulkan konflik kepentingan, dianggap sebagai gratifikasi dan mengurangi kepercayaan terhadap sikap profesional mahasiswa. selain itu bisa salah paham dan menganggap mahasiswa melakukan penyuluhan karena mengharapkan imbalan
3. menurut saya status mahasiswa tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga etika. baik sebagai peserta maupun pelaksana, mahasiswa tetap harus mengikuti aturan kampus. jadi bukan berarti karena masih mahasiswa kita bebas menerima pemberian dari pihak lain
4. mahasiswa sebaiknya menanyakan terlebih dahulu maksud pemberian amplop tersebut. jika memang tidak ada aturan yang memperbolehkan lebih baik menolak dengan sopan, tapi kalau sudah terlanjur diterima sebaikan jangan digunakan dan segera lapor
5. bisa dengan dosen pembimbing atau pihak program studi agar mendapat arahan yang sesuai dengan aturan kampus
Rizkia Salwa Latifa
BalasHapusP3.73.36.1.26.037
1.Secara etika profesi promosi kesehatan, mahasiswa tidak boleh langsung menerima pemberian tersebut secara spontan karena pemberian berupa uang dalam amplop pasca-kegiatan berisiko disalahartikan sebagai suap atau gratifikasi tidak resmi.
2.Risiko etis utamanya adalah rusaknya objektivitas dan kredibilitas profesional mahasiswa, timbulnya rasa tidak enak di kemudian hari jika perusahaan mengharapkan imbal balik pelayanan, serta pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi tenaga kesehatan.
3.Penilaian terhadap tindakan ini dipengaruhi oleh status mahasiswa; apabila ia membawa nama institusi pendidikan atau instansi tertentu, maka aturan kode etik yang mengikat akan jauh lebih ketat dibandingkan status individu independen.
4.Langkah terbaik yang dapat diambil adalah menolak secara halus dengan senyuman dan ucapan terima kasih sambil berdalih bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas belajar atau pengabdian yang tidak boleh menerima honor tambahan di luar ketentuan.
5.Mahasiswa dapat meminta pertimbangan dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik, senior di lapangan yang lebih berpengalaman, atau bagian SDM perusahaan tempat kegiatan berlangsung.
Syifa Zahratu Salwa 1A
BalasHapusP3.73.36.1.26.044
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Sebaiknya tidak langsung menerima karena pemberian tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan aturan etika yang berlaku.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risikonya adalah munculnya konflik kepentingan, gratifikasi, dan anggapan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan tertentu setelah menerima pemberian tersebut.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, karena mahasiswa sedang menjalankan tugas resmi dan membawa nama institusi. Oleh karena itu, mahasiswa harus mematuhi aturan serta kode etik yang berlaku.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya menolak pemberian secara sopan dan menjelaskan alasan penolakannya. Jika sudah terlanjur menerima, mahasiswa perlu melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing, pembimbing lapangan, atau koordinator program studi untuk mendapatkan arahan sesuai aturan dan etika yang berlaku.
Reisya Azzah Syakira 1A
BalasHapusP3.73.36.1.26.035
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Sebaiknya tidak langsung menerima. Mahasiswa perlu mempertimbangkan aturan institusi, tujuan pemberian, serta apakah pemberian tersebut dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi objektivitasnya. Walaupun disebut sebagai “uang terima kasih”, tetap ada potensi konflik kepentingan.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risikonya adalah munculnya konflik kepentingan, gratifikasi, dan kesan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan tertentu setelah menerima pemberian. Selain itu, penerimaan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan terhadap mahasiswa maupun institusi tempat mahasiswa belajar.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, memengaruhi. Jika mahasiswa sedang menjalankan tugas resmi sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan, maka ia membawa nama institusi. Karena itu, mahasiswa harus mengikuti aturan dan kode etik yang berlaku, bukan hanya mempertimbangkan keputusan pribadi.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya menolak pemberian tersebut secara sopan dan menjelaskan bahwa ada aturan atau pertimbangan etika yang harus dipatuhi. Jika pemberian sudah terlanjur diterima atau sulit ditolak karena situasi, mahasiswa sebaiknya segera melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab dan mengikuti arahan institusi.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing, pembimbing lapangan/magang, koordinator program studi, atau pihak institusi yang menangani etika dan kepatuhan. Tujuannya agar keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.
Khaira Ayumarya Febrina john
BalasHapusP3.73.36.1.26.025
1.Sebaiknya jangan langsung diterima secara mentah-mentah, terutama jika berbentuk uang tunai, karena hal tersebut rawan dianggap sebagai gratifikasi atau suap terselubung meskipun niat pihak perusahaan hanya sebagai tanda terima kasih.
2.Risiko etisnya meliputi timbulnya benturan kepentingan, rusaknya integritas dan profesionalisme sebagai calon tenaga kesehatan, serta potensi pelanggaran aturan institusi karena menerima sesuatu di luar ketentuan resmi.
3.Status tersebut sangat memengaruhi karena sebagai peserta magang kita masih membawa nama baik almamater, sehingga segala tindakan harus mematuhi aturan kampus dan kode etik yang berlaku.
4.Mahasiswa sebaiknya menolak secara halus dengan alasan aturan kampus, atau jika terlanjur diterima karena tidak enak dengan orang banyak, segera laporkan dan serahkan kepada pihak panitia atau dosen.
5.Mahasiswa dapat berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Lapangan di kampus, pembimbing atau mentor di tempat kegiatan, serta ketua panitia acara agar mendapatkan arahan yang tepat.
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
BalasHapusTidak. Kegiatan dilaksanakan atas nama institusi, dan status amplop belum jelas. Keputusan menerima atau tidak seharusnya diambil bersama pembimbing/institusi, bukan secara pribadi di tempat.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Berpotensi dikategorikan gratifikasi (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 12B)
Konflik kepentingan dan hilangnya objektivitas dalam evaluasi program
Pelanggaran aturan institusi tentang honorarium/imbalan
Normalisasi budaya “uang terima kasih”
Merusak reputasi mahasiswa, program studi, dan kampus
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya. Sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan, mahasiswa mewakili kampus dan lahan praktik, sehingga imbalan menjadi urusan institusi, bukan hak pribadi. Mahasiswa juga berada pada posisi yang dinilai, sehingga relasi kuasa dan rasa sungkan lebih besar. Semakin melekat peran institusionalnya, semakin kecil ruang untuk menerima secara pribadi.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Menolak dengan santun ucapkan terima kasih, jelaskan bahwa kegiatan berada di bawah koordinasi kampus dan keputusan ada pada dosen pembimbing.
Jika terlanjur diterima jangan dibuka atau digunakan, segera laporkan ke dosen pembimbing, serahkan ke institusi, dan catat kronologinya.
Ke depan sepakati kebijakan honor/imbalan di awal kerja sama.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Dosen pembimbing/pembimbing lapangan
Koordinator praktik atau ketua program studi
Unit pengendalian gratifikasi/SPI kampus
KPK melalui kanal pelaporan gratifikasi, bila diperlukan
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
BalasHapusTidak, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima dan memasukkan uang tersebut ke kantong pribadi.
Meskipun menolak secara demonstratif di depan banyak orang bisa menimbulkan rasa canggung atau dinilai kurang sopan, menerima uang tunai secara langsung tanpa kejelasan status operasional dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi atau pelanggaran kode etik profesi/akademik.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Ada beberapa risiko etis serius yang muncul dari situasi ini:
• Konflik Kepentingan : Pemberian uang dapat memengaruhi objektivitas mahasiswa dalam melakukan evaluasi atau pelaporan program PHBS di perusahaan tersebut.
• Pelanggaran Kode Etik Institusi: Kampus biasanya memiliki aturan ketat yang melarang mahasiswa menerima uang atau hadiah dari mitra tempat magang/kegiatan tanpa prosedur resmi.
• Risiko Profesionalisme: Menerima "uang terima kasih" secara personal dapat mengaburkan batasan profesional antara penyedia layanan promosi kesehatan dan mitra kerja.
• Persepsi Publik: Jika dilihat oleh orang lain, tindakan ini bisa dianggap sebagai pungutan tidak resmi atau suap, yang dapat merusak reputasi mahasiswa maupun institusi kampus.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, status tersebut sangat memengaruhi batasan tanggung jawab dan penilaian etisnya:
• Sebagai Peserta Magang
• Sebagai Pelaksana Kegiatan Mandiri
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Jika situasi di lapangan memaksa mahasiswa untuk memegang amplop tersebut demi menjaga suasana (karena diberikan di depan banyak orang), langkah-langkah taktis yang harus diambil:
1. Terima secara simbolis dengan santun
2. Jangan dibuka atau digunakan
3. Laporkan segera secara formal: Alihkan ke institusi
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa harus segera melaporkan dan berkonsultasi dengan pihak-pihak berikut (berurutan):
• Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau Pembimbing Magang
• Ketua Program Studi (Kaprodi) Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
• Supervisor/PIC dari Pihak Perusahaan
Nama: Khansa Faiha Rahma
BalasHapusKelas: 1A Promkes
Studi kasus 1
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Sebaiknya tidak. Amplop itu diberikan karena kegiatan yang sudah dia lakukan, jadi ada kemungkinan dianggap sebagai gratifikasi kalau diterima untuk kepentingan pribadi.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Penerimaan uang bisa membuat mahasiswa tidak netral dalam menilai kegiatan atau memberikan laporan. Selain itu, hal ini juga berpotensi dianggap suap dan bisa merusak nama baik mahasiswa maupun kampus.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, karena mahasiswa sedang mewakili kampus saat menjalankan tugas. Jadi, amplop tersebut bukan pemberian pribadi dan seharusnya ditangani secara terbuka.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa bisa menolak dengan sopan. Kalau merasa sulit menolak karena keadaannya, amplop boleh diterima dulu tanpa dibuka, lalu segera dilaporkan ke dosen pembimbing atau koordinator agar bisa dikembalikan atau diserahkan ke kampus.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa bisa konsultasi ke dosen pembimbing, koordinator magang atau kegiatan, ketua program studi, bagian kerja sama industri, atau unit integritas kampus.
Nama: Lara sukma
BalasHapusKelas: 1A
Studi Kasus 1
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak. Mahasiswa sebaiknya menolak dengan sopan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Dapat menimbulkan konflik kepentingan, gratifikasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi promotor kesehatan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya. Namun, keduanya tetap harus menjaga etika dan mengikuti aturan yang berlaku.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Menolak secara sopan dan menjelaskan bahwa penerimaan pemberian harus sesuai aturan kampus dan tempat magang. Jika sudah diterima, segera laporkan kepada dosen pembimbing.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
- Dosen pembimbing akademik.
- Dosen pembimbing magang.
- Pihak kampus atau bagian etik.
- Penanggung jawab kegiatan di perusahaan.
Nama: Isorisya zahwa hersyami aulia
BalasHapusKelas:1A
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop tersebut untuk kepentingan pribadi. Meskipun menolak di depan umum terasa canggung dan berisiko menimbulkan rasa tidak enak, menerima uang secara langsung dapat mencederai integritas profesi. Jika situasi di lapangan sangat mendesak dan penolakan langsung justru memicu ketersinggungan besar, amplop dapat diterima sebatas formalitas administratif, untuk kemudian langsung diserahkan kepada pihak kampus tanpa digunakan sedikit pun.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risiko etis utama dari penerimaan uang tersebut adalah munculnya konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dan netralitas mahasiswa sebagai tenaga kesehatan. Pemberian semacam ini berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi terselubung yang mencederai prinsip transparansi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat dan perusahaan terhadap kredibilitas profesi Promosi Kesehatan serta integritas institusi pendidikan tempat mahasiswa berasal akan ikut dipertaruhkan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Ya, status sebagai peserta magang atau pelaksana justru memperkuat keharusan untuk menolak pemberian tersebut. Sebagai perwakilan institusi akademik yang terikat oleh aturan kerja sama dan kode etik profesi, mahasiswa tidak memiliki wewenang individu untuk menerima imbalan materi di luar ketentuan resmi yang telah disepakati oleh lembaga.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Langkah ideal yang harus diambil adalah menolak pemberian tersebut secara halus dengan menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari tugas belajar atau pengabdian institusi yang tidak memerlukan imbalan. Namun, apabila penolakan langsung berisiko besar merusak hubungan baik di hadapan publik, mahasiswa dapat menerima amplop tersebut semata-mata untuk menjaga etika sosial, dengan catatan uang tersebut harus segera dilaporkan dan diserahkan secara utuh kepada pihak institusi atau panitia kampus.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Untuk menentukan langkah lanjutan yang paling tepat dan aman secara aturan, mahasiswa dapat segera berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau Dosen Pembimbing Akademik. Selain itu, laporan dan koordinasi juga bisa disampaikan kepada Koordinator Magang/PKL di tingkat program studi atau panitia penyelenggara kegiatan di kampus guna memastikan penanganan masalah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur institusi.
JAWABAN PERTANYAAN DISKUSI STUDI KASUS 1 AMPLOP
BalasHapus1. Tidak. Penyuluhan adalah bagian dari tugas pendidikan, jadi amplop itu bukan hak pribadi. Mahasiswa sebaiknya menolak dengan sopan atau meminta waktu untuk berkonsultasi dulu.
2. Pemberian ini berisiko dianggap gratifikasi karena terkait tugas, menimbulkan konflik kepentingan yang mengurangi objektivitas, dan menciptakan kesan bahwa promotor kesehatan "bisa dibayar". Selain itu, bisa muncul kebiasaan "uang terima kasih" di setiap penyuluhan dan nama baik kampus ikut tercoreng.
3. Ya. Sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan, mahasiswa membawa nama institusi sehingga keputusan menerima atau menolak ada pada kampus, bukan pribadi. Posisinya yang masih dinilai juga membuatnya mudah merasa sungkan. Keduanya tetap terikat aturan dan kode etik.
4. Ucapkan terima kasih lalu tolak dengan santun, misalnya: "Terima kasih atas apresiasinya, ini penugasan kampus, jadi saya sampaikan dulu ke dosen pembimbing." Jika terpaksa menerima karena situasi, jangan dibuka dan jangan digunakan, segera laporkan ke dosen pembimbing, catat kronologinya, lalu ikuti arahan kampus (dikembalikan atau diserahkan resmi atas nama institusi).
5. Dosen pembimbing atau pembimbing lapangan, koordinator magang atau ketua program studi, unit etik atau pengendalian gratifikasi kampus, dan KPK bila masih ragu.
kanayya humairra/1A
BalasHapusStudi Kasus 1
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
Tidak. Mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima amplop tersebut karena pemberian uang setelah kegiatan penyuluhan bisa termasuk gratifikasi. Sebaiknya mahasiswa menolak dengan sopan atau melaporkannya kepada pihak kampus sesuai aturan yang berlaku.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risiko etisnya adalah menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi kejujuran dan integritas mahasiswa, serta menimbulkan anggapan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan untuk mendapatkan imbalan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Iya, karena mahasiswa yang sedang magang atau menjadi pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik kampus dan menjalankan tugas secara profesional. Jadi, meskipun masih mahasiswa, tetap harus menjaga etika dan integritas.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya menolak pemberian amplop dengan sopan dan menjelaskan bahwa dirinya mengikuti kegiatan tersebut untuk menjalankan tugas, bukan untuk mendapatkan uang. Jika pemberian tetap dipaksakan, mahasiswa perlu melaporkannya kepada dosen pembimbing atau pihak kampus.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi kepada:
- Dosen pembimbing.
- Dosen penanggung jawab kegiatan.
- Koordinator magang.
- Pihak kampus yang menangani masalah etik.
- Atasan atau penanggung jawab kegiatan di tempat penyuluhan.
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
BalasHapusTidak sebaiknya langsung menerima. Mahasiswa tidak punya kewenangan untuk memutuskan sendiri, karena kegiatan tersebut dilaksanakan atas nama institusi, bukan atas nama pribadi. Rasa tidak enak itu wajar, tetapi perasaan sungkan tidak boleh menjadi dasar keputusan etis. Cara menanggapinya bukan menerima atau menolak mentah-mentah, melainkan menunda dengan sopan: berterima kasih dulu, lalu mengikuti prosedur institusi.
2. Risiko etis dari pemberian tersebut
Konflik kepentingan. Pemberian dapat memengaruhi objektivitas mahasiswa dalam menilai atau memberi rekomendasi di perusahaan tersebut, misalnya dalam laporan hasil kegiatan atau kerja sama berikutnya.
Potensi gratifikasi. Pemberian terkait pelaksanaan tugas bisa dikategorikan gratifikasi. Bila mahasiswa berstatus sebagai bagian dari institusi pemerintah, pemberian itu perlu dicermati menurut aturan gratifikasi
Merugikan nama institusi. Perilaku mahasiswa mencerminkan citra Poltekkes dan profesi promosi kesehatan.
3. Apakah status magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Iya, mempengaruhi. Sebagai peserta magang, mahasiswa bertindak atas penugasan institusi pendidikan dan berada di bawah pengawasan pembimbing. Segala bentuk imbalan sebaiknya dilaporkan dan diputuskan oleh pembimbing atau institusi, bukan secara pribadi.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Tanggapi dengan santun. Misalnya: “Terima kasih banyak atas apresiasinya, Pak/Bu. Karena kegiatan ini bagian dari penugasan kampus, izinkan saya menyampaikannya dulu kepada dosen pembimbing agar sesuai prosedur.” Kalimat ini menjaga muka pemberi di depan banyak orang.
Jika pemberi memaksa, amplop boleh diterima sementara tanpa dibuka, sebagai titipan untuk institusi, bukan sebagai milik pribadi. Segera laporkan kepada dosen pembimbing
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Dosen pembimbing lapangan/akademik
Koordinator mata kuliah atau koordinator praktik/kegiatan
Ketua program studi atau jurusan
Komite etik atau bagian kemahasiswaan
Aisyah Kamila Muslim
BalasHapus1A Promosi Kesehatan
Jangan langsung menerima untuk diri sendiri. Terima dengan sopan atas nama institusi, misalnya, "Terima kasih, Bapak/Ibu, saya terima atas nama institusi dan akan saya sampaikan ke pembimbing."
Risikonya adalah konflik kepentingan, karena mahasiswa bisa jadi enggan melaporkan temuan buruk, dan pemberian itu bisa dianggap gratifikasi. Status mahasiswa juga berpengaruh: ia bertugas atas nama institusi dan di bawah pengawasan pembimbing, jadi tidak berhak memutuskan sendiri.
Setelah acara, jangan buka atau pakai amplopnya. Segera lapor ke pembimbing lapangan atau akademik, lalu ikuti keputusan institusi. Kalau perlu konsultasi, bisa ke ketua prodi atau unit gratifikasi/bagian hukum.
ukhti putri aulia
BalasHapus1A promkes
1.apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
tidak, karena pemberian uang tersebut bisa termasuk gratifikasi dan perlu disesuaikan dengan aturan kampus.
2.apa risiko etis dari pemberian tersebut?
bisa menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi kejujuran, dan memengaruhi profesionalisme mahasiswa.
3. apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
ya, karena mahasiswa harus mengikuti aturan kampus dan tanggung jawab sesuai tugas yang dijalankan.
4.apa yang sebaiknya dilakukan?
sebaiknya menolak dengan sopan. Jika sudah terlanjur menerima, laporkan kepada dosen pembimbing dan minta arahan.
5.kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
kepada dosen pembimbing, ketua prodi, atau pihak kampus yang menangani masalah etik dan gratifikasi.
1. Apakah mahasiswa sebaiknya langsung menerima?
BalasHapusMenurut saya, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menerima uang tersebut. Walaupun pemberian itu hanya sebagai ucapan terima kasih dari perusahaan, mahasiswa tetap harus mempertimbangkan apakah pemberian tersebut diperbolehkan atau tidak. Apalagi kegiatan edukasi PHBS merupakan bagian dari tugas atau tanggung jawab mahasiswa.
2. Apa risiko etis dari pemberian tersebut?
Risikonya adalah bisa menimbulkan konflik kepentingan dan dianggap sebagai gratifikasi. Selain itu, pemberian tersebut juga bisa memengaruhi sikap profesional mahasiswa dan menimbulkan anggapan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan mengharapkan imbalan.
3. Apakah status mahasiswa sebagai peserta magang atau pelaksana kegiatan memengaruhi penilaian?
Menurut saya, status mahasiswa tetap perlu diperhatikan, tetapi bukan berarti mahasiswa magang atau pelaksana kegiatan bebas menerima pemberian. Keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dan mengikuti aturan dari kampus maupun tempat magang.
4. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Mahasiswa sebaiknya menolak pemberian tersebut secara sopan dengan menjelaskan bahwa kegiatan edukasi PHBS merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Namun, jika sudah terlanjur menerima karena merasa tidak enak untuk menolak, mahasiswa sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada dosen pembimbing dan meminta arahan mengenai langkah selanjutnya.
5. Kepada siapa mahasiswa dapat berkonsultasi?
Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing lapangan, koordinator program studi, atau pihak kampus yang menangani masalah etik dan gratifikasi.